Breaking News

Pembangunan Ruas Jalan Mekarjaya - Tagoglalay Sukabumi Diduga Bermasalah, Kejati Jabar Didesak Turun Tangan

 

Pekerjaan ruas jalan Mekarjaya - Tagoglalay di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi. / Poto: istimewa
Sukabumi, LineNews.id - Hasil pekerjaan ruas jalan Mekarjaya - Tagoglalay, di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jabar, memantik perhatian Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas). Pasalnya, pembangunan infrastruktur jalan di sana ditemukan kejanggalan yang mengakibatkan kerugian uang negara mencapai 30 persen dari total pagu anggaran.

Disebutkan, proyek yang dikerjakan oleh CV. Raksa Diva Jagaraksa WWA dengan menelan anggaran Rp1,1 miliar  dari dana alokasi DPU 2023 milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi itu, diduga menjadi ladang bancakan oleh beberapa oknum.

Dugaan tersebut bukan tanpa sebab, menurut sekelompok aktivis yang mengatasnamakan pengamat keuangan negara ini, bahwa khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, terendus praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Melalui Presidium Alaknas, Robi Pamungkas memaparkan temuannya, bahwa pembangunan infrastruktur jalan Mekarjaya - Tagoglalay dikerjakan oleh subkontraktor ke tiga.

Berdasarkan kajian, Robi menyebut jika realisasi pembangunan dari nilai kontrak hanya sebesar 60 persen. Secara otomatis menurut Robi, hasil pekerjaan tersebut tidak akan maksimal lantaran diduga terjadi pemotongan anggaran sebanyak tiga kali.

"Proyek dengan pagu Rp1,1 miliar tersebut diduga keras hanya direalisasikan sekitar 60 persen kurang lebih yang mana sudah dapat dipastikan diduga keras adanya pemotongan di setiap pelemparan subkontraktor yang umumnya 10 persen kalau ini dijadikan tiga kali subkontraktor berarti sudah 300 juta yang dipangkas belum lagi pajak serta ada dugaan pula pihak dinas kebagian," papar Robi, Minggu (4/2/2024).

Atas temuannya itu, Alaknas mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap OPD khususnya Dinas Pekerjaan Umum Sukabumi.

Sebab apabila hal seperti ini tetap dibiarkan, lanjut Robi, kebiasaan buruk dan melanggar aturan serta merugikan keuangan negara tidak akan terputus.

"Hal ini jelas perlu menjadi perhatian khusus semua pihak yang mana begitu masih banyaknya pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi yang belum tercover namun anggaran negara diduga keras malah dijadikan ajang kepentingan memperkaya beberapa pihak, dengan hal itu Alaknas mendesak Kejati Jawa Barat untuk turun tangan karena jelas ini dikhawatirkan sudah menjadi kebiasaan buruk di sana, yang mana bisa kita lihat di lapangan atau pun di media sosial masih banyak daerah yang belum merasakan pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi," tuturnya.

Di sisi lain, Robi juga meminta pihak yang berwenang dalam hal ini Kejati Jabar maupun KPK RI segera mengaudit keseluruhan APBD Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 - 2023, lantaran adanya dugaan penyelewengan anggaran.

"Dengan begitu Alaknas juga meminta KPK agar segera mengaudit keseluruhan APBD Kabupaten Sukabumi dari 2021 sampai 2023 yang mana diduga banyak sekali kebocoran dengan adanya fakta ini Alaknas akan segera menyerahkan berkas temuan dan hasil kajian ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar segera ditindaklanjuti," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, saat akan dikonfirmasi melalui pesan dan sambungan telepon whatsapp, sedang tidak aktif. (HR)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close