Breaking News

Pegiat Pemilu Prediksi Pilpres 2024 Berpotensi Dua Putaran

Taufik Ramdan, seorang pegiat pemilu. / poto: istimewa

Nasional, LineNews.id - Seorang pegiat pemilu asal Banten Selatan, memprediksi bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung dalam dua putaran. Prediksi ini didasarkan pada hasil rilis 18 lembaga survei pada Januari 2024. Dari lembaga survei tersebut, hanya empat yang menyatakan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul 50% plus satu. Anies-Muhaimin berada di posisi kedua, dan Ganjar-Mahfud di posisi ketiga.

"Mayoritas lembaga survei menyatakan Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran berdasarkan analisa dan hasil rilis yang telah disampaikan ke publik," ujar Taufik Ramdan, Minggu (4/2/24). 

Dari 14 lembaga survei yang merilis data, terlihat potensi dua putaran lebih besar. Dalam putaran kedua, pasangan yang diprediksi akan bertarung adalah Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin.

Taufik juga menyoroti pergerakan dukungan paslon yang dapat terjadi pada debat Pilpres terakhir menjelang hari pemungutan suara. Dia mencatat bahwa meskipun jumlah undecided voters cenderung sedikit, potensi perubahan dukungan setelah debat capres pada 4 Februari mendatang bisa signifikan.

Pentingnya hasil survei diakui Taufik, sambil menyoroti tantangan di mana tidak semua orang mempercayai hasil survei. Dia menekankan pentingnya bagi lembaga survei untuk menjawab tantangan tersebut, terlepas dari siapa yang membiayai riset atau survei tersebut.

Terkait kontestasi Pilpres, Taufik menegaskan bahwa semua paslon memiliki legalitas yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dia menyoroti korelasi dalam bernegara dan konsekuensi bagi rakyat sebagai hakim utama.

Estafet pergantian Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan pada 20 Oktober 2024 sesuai dengan konstitusi pasca amandemen pertama. Siklus Pilpres 2024 dimulai dengan putaran pertama pada 14 Februari 2024, dan jika gagal, putaran kedua akan dilakukan pada 26 Juni 2024.

Taufik berpendapat bahwa kehadiran tiga paslon sudah tepat, sambil menyuarakan lama agar minimal ada dua paslon. Dia menyoroti pertanyaan dari publik tentang alasan dipaksakannya satu putaran, meskipun konstitusi memberikan opsi untuk dua putaran.

"Konstitusi jelas, adanya Pilpres 2024 dengan dua putaran bukan slogan semata. Dengan adanya dua putaran, pluralisme terkristalisasi dalam bingkai unity in diversity di Indonesia," ungkap Taufik.

Dia menekankan bahwa kepemimpinan memerlukan proses, dan voter memiliki preferensi berbeda berdasarkan ideologi, sulitnya koalisi langsung, dan variasi alasan dalam menentukan pemimpin.

Terkait norma hukum Pilpres satu putaran, Taufik menjelaskan kesulitan berdasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Terkhusus pasca amandemen ketiga, syarat komulatif wajib terpenuhi jika lebih dari dua paslon, seperti "minimal 50% + 1" dan minimal 20% dari jumlah setengah provinsi di Indonesia.

Dia merujuk pada Putusan MK No.50/PUU-XII/2014 yang "inkonstitusional bersyarat" dan menguatkan bahwa syarat komulatif wajib dipenuhi, terutama dengan adanya tiga paslon dalam Pilpres 2024.

Berkaitan dengan sebaran suara di daerah, Taufik menyoroti Perppu No.1 Tahun 2022 tentang Pemilu yang menambah empat provinsi baru. Meskipun telah terbentuk 38 provinsi dengan empat DOB, fragmentasi penyebaran suara menjadi lebih sulit jika Pilpres 2024 hanya satu putaran.

Dia mencermati data Pilpres 2009 dan membandingkannya dengan realitas Pilpres 2024, menyatakan perbedaan signifikan. Mayoritas survei Pilpres 2024 belum mencapai 50%, dan swing voters masih signifikan. Taufik mengingatkan bahwa sulit untuk memaksakan satu putaran, karena dukungan masih menyebar dan sulit dideteksi di berbagai tempat dan paslon. (Red) 

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close