Breaking News

Aduh! Sejumlah Pejabat Pemprov Banten Diperiksa Kejaksaan

Poto istimewa

Lebak, LineNews.id - Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti adanya dugaan kerugian negara pada proses alih fungsi Situ Ranca Gede (Cikande) menjadi pengembang kawasan industri Modern Cikande Industrial Estate (CIE).

Disampaikan Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, alih fungsi tersebut merupakan perubahan dari situ (danau/telaga) menjadi kawasan industri, yang diprakarsai oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, dengan diperkirakan menghabiskan dana sejumlah Rp1 triliun.

Ketum LPI menyampaikan bahwa beberapa pihak di wilayah Pemprov Banten, diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten atas dugaan penghilangan aset negara.

"Ada beberapa pihak dari Pemprov Banten yang diperiksa oleh Kejati Banten, yang mana diduga keras adanya penghilangan aset negara pada proses pembuatan pabrik karena pada awal mulanya disitu ada danau atau telaga yang tiba-tiba menjadi daratan dan berdiri pabrik," ujar Rohmat. Kamis (1/1/24).

Rohmat menyebut beberapa pihak dan instansi terkait di Pemprov Banten susah dipanggil Kejati Banten.

"Pihak pihak yang diduga diperiksa oleh Kejati Banten mulai pihak Pemprov Banten, Pemkab Serang, hingga kades dan camat. Mereka yang diperiksa adalah PUPR Provinsi Banten, DPM PTSP, dan mantan kepala dinasnya, DLHK, Bapeda, Bapenda. Kemudian ada Kabag Hukum Pemkab Serang, mantan Camat Bandung, dan kepala desa setempat. Termasuk pihak BPKAD Pemprov Banten," papar Pria yang akrab disapa Dongkol itu.

Lanjut pria yang akrab disapa Dongkol ini, pihaknya meminta agar Kejati Banten transparan dan serius dalam menangani dugaan kasus tersebut. Mengingat, aset negara dinilai sangat penting untuk diselamatkan.

"Kami mengapresiasi langkah yang di ambil kejati Banten dengan adanya pemeriksaan pada dugaan hilangnya aset negara yang mana ada dugaan alih fungsi di jadikan pabrik dengan hal kami mendesak agar persoalan ini di usut tuntas secara menyeluruh serta kami berharap juga pihak Kejati untuk transfaran siapa saja yang masuk pemeriksaan dan juga agar segera ada tersangka yang ditetapkan," kata Rohmat.

Berdasarkan hal tersebut, kata Rohmat, pihaknya berjanji akan mengawal sampai ditetapkannya tersangka pada persoalan tersebut.

Lebih lanjut, Rohmat menyinggung sejumlah dugaan persoalan di Banten yang dinilai luput dari jeratan hukum. Padahal diduga keras sudah menabrak hukum dan merugikan negara.

"Ada  beberapa persoalan lain di Wilayah Banten yang mana jelas masih banyak sekali dugaan persoalan yang belum tersentuh oleh APH, salah satunya dugaan penghilangan aset milik negara pada proyek Pagar di DPRD Banten serta dugaan kerugian negara pada beberapa proyek yang di laksanakan Pemprov Banten melalui  beberapa Dinas, mulai dari jembatan jati pulo, jembatan cisoka II, Pembangunan RSUD cilograng serta yang terbaru dugaan kerugian pada proyek yang dilaksanakan di RSUD malingping," paparnya.

Terakhir, Rohmat berharap agar semua persoalan di Banten segera ditindak tegas tanpa kompromi, agar supremasi dan marwah hukum di Banten bisa tegak dan dipercaya. Sehingga Banten bersih dari korupsi dan rentetan maling-maling berdasi. (KW)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close