 |
| Papan proyek pengadaan lahan baru dan parkir UPT RSUD Malingping. Poto: istimewa. |
Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat menduga keras dalam proyek yang menyerap anggaran lebih dari Rp11 miliar dari APBD Provinsi Tahun 2023 tersebut ada indikasi kecurangan dan syarat kepentingan segelintir pihak.
"LPI menduga keras bahwa pengadaan infrastruktur milik Pemprov Banten di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping untuk pembuatan lahan baru dan lahan parkiran diduga keras syarat dengan kepentingan dan dugaan kecurangan," papar Rohmat, kepada LineNews.id, Jumat (15/9/23).
Indikasi persoalan pada pengadaan tersebut, tutur Rohmat, dikuatkan dengan adanya dugaan setingan pada proses lelang. Bahkan, pada e catalog diduga tidak murni dan terkesan seperti penunjukan langsung (PL). Apalagi, kata Ia, hasil investigasi di lapangan diduga banyak spek yang sengaja dikurangi.
"LPI menduga keras sampai ke proses lelang pun diduga terjadi setingan yang mana besar dugaan e catalog yang dilakukan tidak murni bahkan seolah olah seperti Penunjukan Langsung (PL)," tandasnya.
"Contoh terkecil hari ini kita dapat lihat di Papan Informasi Proyek (PIP) diduga keras tidak sesuai dengan spek yang seharusnya maka dari hal yang paling kecil saja sudah terlihat adanya indikasi pengurangan spek apalagi di beberapa item-item lain yang mana di RAB penggunaan anggaranya lebih besar di sini sudah menunjukan bahwa dugaan kebobrokan birokrasi di Banten, semakin nampak," imbuh Rohmat.
Maka dari itu, LPI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera memeriksa dan mengaudit proyek milik Dinas Kesehatan Banten tersebut sampai tuntas.
"Mulai dari proses lelang sampai pengadaan yang dilakukan sejauh ini yang mana besar dugaan bahwa adanya bancakan oknum pada proses pengadaan yang dilakukan bahkan sampai dugaan adanya nepotisme yang terjadi dengan dugaan lelang proyek tidak murni malah diduga keras hampir mirip dengan PL," tegasnya.
Terakhir, Rohmat menyampaikan akan segera bersurat ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten untuk meminta memaparkan temuannya di lapangan.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendesak APH memeriksa semua kegiatan pembangunan yang menyerap anggaran dari APBD Provinsi Banten.
"Dengan begitu LPI juga akan segera bersurat meminta transparansi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, serta ke Barjas dengan acuan LPI menyatakan memiliki bukti-bukti lengkap serta LPI akan segera gelar aksi unjuk rasa dengan tujuan meminta APH periksa seluruh kegiatan pengadaan yang ada di Provinsi Banten, karena besar dugaan kejadian seperti ini dapat dipastikan diduga keras sudah sering terjadi mengingat banyaknya kegiatan penggunaan anggaran di APBD tahun 2023," pungkasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik WhatsApp PPK RSUD malingping, belum membalas. (KW)
Untuk diketahui, proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan UPT RSUD Malingping itu dikerjakan oleh konsultan perencana PT. Zhafira Artha Kasulido.
0 Komentar