Proyek Jalan Situregen-Cigemblong Diduga Bermasalah, Kejati Banten Didesak Periksa Kadis PUPR Lebak

 

Tangkap layar video warga yang tengah menunjukkan kualitas aspal hasil pengerjaan pembangunan jalan Situregen-Cigemblong, Kecamatan Panggarangan. Poto: istimewa

Lebak, LineNews.id - Ketua umum Organisasi Kemasyarakatan Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, lantaran banyak proyek yang sudah dikerjakan diduga bermasalah.

Rohmat menyebut proyek bermasalah tersebut di antaranya rekonstruksi Jalan Situregen - Cigemblong, di Kecamatan Panggarangan yang hampir menelan anggaran senilai Rp80 miliar, namun dikerjakan terkesan asal-asalan.

"LPI mendesak Kejati memeriksa Kadis PUPR dan perusahaan pemenang tender pada proyek Rekontruksi Jalan dengan pagu anggaran 79.284.683.00 yang dilaksanakan di daerah Situregen - Cigemblong," tutur Rohmat kepada LineNews.id, Sabtu (27/5/23).

Menurut Rohmat, kualitas proyek yang didanai dari APBD Kabupaten Lebak Tahun anggaran 2022-2023 itu tampak tidak maksimal, bahkan katanya, diduga tidak sesuai spek.

Bukan hanya pekerjaan rekontruksi jalan Situregen - Cigemblong, Rohmat memaparkan proyek lainnya yakni pembangunan drainase atau saluran air yang sudah ambruk, padahal belum selesai dikerjakan.

Atas hal itu, pihaknya juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait, karena diduga keras ada kelalaian pada proyek tersebut.

"LPI meminta kepada KPK dan APH agar segera memeriksa, karena proyek yang baru dibangun sudah ambruk tersebut jelas merugikan keuangan negara dan jelas aturan mainnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mengingat diduga keras ada kelalaian disana," katanya.

Masih kata pria yang akrab disapa Dongkol ini, pihaknya mengendus aroma nepotisme saat proses lelang tender proyek milik DPUPR tersebut.

"Yang mana proyek di Kabupaten Lebak tersebut diduga dilaksanakan oleh perusahaan milik bapak dari Bupati Lebak itu sendiri," cetusnya.

Karena itu mereka mengaku kecewa dan akan melaporkan pihak-pihak terkait, serta akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPUPR Kabupaten Lebak.

"Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi di beberapa proyek yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak," ucapnya

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan, Kadis PUPR Lebak belum dapat dikonfirmasi. (KW)