News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pemprov Banten Dinilai Terlalu Jorjoran dalam Penggunaan Anggaran APBD Tahun 2022

Pemprov Banten Dinilai Terlalu Jorjoran dalam Penggunaan Anggaran APBD Tahun 2022

SERANG, LineNews.id - Terkait kebijakan Pemprov Banten dalam penggunaan anggara APBD Tahun 2022, ini mendapat sorotan aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI). LPI menilai apa yang dilakukan Pemprov Banten Dengan kebijakan penggunaan anggaran APBD amat berlebihan dengan kucuran anggaran Tahun 2022 yang begitu fantastis. Pasalnya, banyak sekali proyek pembangunan yang dilakukan bukan bersifat urgen, namun itu diduga terkesan jadi ajang bisnis semata       

Ketua LPI, Rohmat Hidayat kepada LineNews.id menyebut pihaknya menyoroti beberapa proyek milik Pemprov Banten salah satunya milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dituding ada beberapa tender proyek yang menggunakan anggaran APBD cukup besar. Menurut Rohmat, padahal masih banyak hal yang sifatnya urgen kebutuhan masyarakat yang aspirasinya tidak di realisasikan oleh pemerintah. 

"Contoh kecil revitalisasi Situ Cipondoh yang memakan anggaran sampai 25 miliar itu tidak termasuk pada yang bersifat urgent kebutuhan masyarakat, namun di wilayah pelosok daerah Banten justru masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses jalan, jembatan yang jadi kebutuhan pokok masyarakat lainya," terangnya. Senin (19/09/2022).    

Ketua LPI ini manambahkan, selain itu adalah proyek milik Pemprov Banten di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten dengan proyek Unit Sekolah Baru (USB) yang diduga keras dijadikan ajang bisnis semata,       

"Karena jelas dugaan mengarah kebisnis. Oke lah jika ingin meningkatkan SDM di wilayah Banten, tapi bukan dengan cara membangun sekolah di satu kecamatan langsung 2 gedung, misal yaitu SMA 3 dan SMA 4 Panggarangan Yang jarak antar sekolah dinilai zonasinya terlalu berdekatan, sedangkan di wilayah pedalaman lain atau pelosok Banten yang amat sangat membutuhkan Akses untuk sekolah tidak mereka lirik," lungkap Rohmat.      

Dikatakan, dengan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini dinilai memberatkan masyarakat dengan naikanya BBM, ini justru menjadi pukulan telak bagi perekonomian masyarakat Banten. " Tapi pihak Pemprov Banten seolah tidak peduli, malah terkesan dengan sengaja menghamburkan anggaran APBD untuk proyek yang diduga keras ditunggangi kepentingan bisnis semata itu," katanya.     

Dalam hal ini pihak LPI pun meminta kepada Pemerintah Pusat, yakni Kementrian Dalam Negeri agar merevisi Pejabat Gubernur (Pj) Banten yang dinilai ada beberapa kebijakan yang di lakukan terkesan ingin menggambarkan kekuasaan politis.     

"Dan besar dugaan Pejabat Gubernur Banten aji mumpung dalam proses menjabat, apalagi dengan adanya isu Rotasi dan Mutasi pegawai di wilayah Pemprov Banten. Ini jangan sampai warna politis lah yang di kedepankan bukan berdasarkan kemampuan calon pejabat sesuai dengan reward kinerja. Dan besar dugaan kami pula, bahwa akan ada pejabat baru di setiap instansi di Pemprov Banten atas dasar atensi kedekatan atau pun bisa dikatakan pejabat titipan," papar Rohmat. (Adek)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.