News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Gaji Karyawan Outsourcing RSUD Malingping Belum Dibayar Lunas, Musa akan Surati Gubernur

Gaji Karyawan Outsourcing RSUD Malingping Belum Dibayar Lunas, Musa akan Surati Gubernur

Halaman depan gedung RSUD Malingping
LEBAK, LineNews.id - Tersiar kabar masih belum dibayarnya upah para pekerja cleaning servis (CS) di RSUD Malingping oleh perusahaan outsourcing kebersihan PT AHM, membuat Politisi di DPRD Lebak, Musa Weliansyah mengaku gemas. Dalam hal ini, pihaknya meminta agar gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) agar segera memangil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemprov Banten, Dirut RSUD Malingping serta perusahaan outsourcing itu.       

Disebutkan, sering terjadinya keterlambatan pembayaran hingga tiga bulan, menurut Musa, ini bukan kejadian yang pertama kali, pihaknya juga menduga ada yang tidak beres dengan PT AHM, bukan hanya sering terlambat upah kerja petugas kebersihan yang hanya Rp 2,2 juta ini, artinya ada penurunan dari tahun sebelumnya yang Rp 2,7 juta.       

"Tiga bulan gaji mereka zonk, yaitu Mei, Juni, Juli. Mereka baru beberapa hari udah terima upah sisa yang satu bulan, yaitu Rp 1,6 juta, tapi kadang itupun dicicil. Senin kemarin sisa yang satu bulan baru dibayarkan, yaitu Rp 1,7 juta. Tapi tetap aja keterlambatan gaji ini harus ada evaluasi, karena itu hak. Dan pihak RSUD justru sudah membayar ke perusahaan," ujar Musa kepada LineNews.id, Rabu malam (21/07).   

 "Alasan perusahaan itu dana yang dipakai bayar sebagai talangan, kan lucu, harusnya perusahaan punya modal untuk membayar upah pekerja, ya minimal 3 bulan punya stok, jangan nungu dibayar pihak RSUD dulu dong, kasihan karyawan, buat apa jadi perusahaan outsourcing," imbuhnya.  

Anggota DPRD Lebak, Musa Weliyansyah
Mantan pegiat sosial di Lebak ini juga mempertanyakan adanya perbedaan perusahaan outsourcing yang MoU dengan petugas kebersihan tersebut, yaitu PT AHM sementara di LPSE Provinsi Banten per Januari 2021 itu CV Ekatama Dewi Perkasa dengan nilai kontrak Rp 1,2 Miliar lebih.        

"Saya mendapatkan informasi dan aduan dari para pekerja kebersihan yang belum terima upah hingga mereka tidak bisa bekerja karena tidak punya uang untuk membeli bensin motor, beli bensin saja sudah tidak bisa gimana memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus ngutang kan kasian," ungkap Musa.       

Ditambahkan Musa, mereka juga mengaku kerap diintimidasi akan dicari siapa yg suka bocorin permasalahan ini ke pihak DPRD dan ke media.  

 "Jelas tindakan ini sudah di luar batas dan merampas hak pekerja, bahkan mereka yang dituding suka bocorin dimarahi dengan kata-kata binatang. Ini sudah tidak berprikemanusiaan, mereka juga manusia yang punya hak martabat. Untuk itu saya minta Gubernur Banten segera turun tangan mengevaluasi, ini tidak bisa dibiarkan karena persoalan ini pun sudah diketahui Kadinkes Banten dan pihak RSUD Malingping sendiri," kecam Ketua Fraksi PPP di DPRD Lebak ini.       

Oleh karenanya, melihat kondisi seperti ini, kata Musa, pihaknya menduga kuat ada oknum di dalam yang ikut bermain dalam urusan ini.       

"Harusnya mereka menegur perusahaan outsourcing atau melakukan pemutusan kerjasama dengan perusahaan itu. Tapi ini tidak. Saya menduga ada ASN yang berkompeten di lingkungan Dinkes Banten atau RSUD Malingping yang turut bermain dalam soal gaji karyawan outsourcing ini," paparnya. (Adnin)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.