News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

PT AHM Diminta Segera Bayarkan Karyawan Outsourcing RSUD Malingping

PT AHM Diminta Segera Bayarkan Karyawan Outsourcing RSUD Malingping

Musa Weliyansah
Lebak, LineNews.id - Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah meminta perusahaan outsourcing cleaning service di RSUD Malingping, yakni PT Azaretha Hana Megatrading (AHM), agar segera membayar gaji pokok, dan denda atas keterlambatan pembayaran karyawan.      

“Perusahaan outsourcing cleaning service di RSUD Malingping harus segera membayar gaji pokok bulan Mei 2021, dan denda keterlambatannya yang merupakan tanggung-jawab perusahaan sebagai mana kita ketahui,” ujar Musa, Selasa (21/06)      

Menurut Ketua Fraksi PPP di DPRD Lebak ini, jika perusahaan telat membayar gaji karyawan, berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan, mengharuskan perusahaan untuk membayar denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah karyawan. Setelah membayar denda, perusahaan tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah kepada karyawan mereka.       

“Jumlah denda yang harus dibayarkan perusahaan telah diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” katanya.       

Musa pun menegaskan, apapun alasannya pihak perusahanlah yang harus bertanggung-jawab penuh membayar kewajiban terhadap karyawan. Persoalan PT AHM dengan RSUD Malingping, tidak bisa dikaitkan dengan instansi RSUD.        

"Jadi saya tegaskan pihak RSUD, dan Dinkes untuk melakukan pemutusan kontrak dengan PT Azaretha Hana Megatrading (AHM), yang tidak bisa menangani atau melakukan talangan gaji karyawan akibat ada keterlambatan bayar dari pihak user yaitu RSUD Malingping, Karena ini nantinya berimbas pada pelayanan juga,” terangnya.        

Mantan pegiat sosial ini juga menjelaskan, seyogyanya perusahaan outsourcing tenaga kerja sudah lumrah untuk mengcover pembayaran upah kerja karyawan. Kalau seperti ini sama saja PT AHM itu hanya bermodal dengkul,” ungkap Musa.      

Dirinya pun membeberkan, gaji cleaning service tahun 2021 di RSUD Malingping mengalami penurunan dengan tahun sebelumnya. Jelas Musa, pada tahun ini mereka hanya menerima gaji Rp 2,2 juta per-bulan, padahal tahun 2020 mereka menerima gaji sebesar Rp 2,7 juta per-bulan dari perusahaan outsourcing PT. Pamulindo Buana Abadi.      

 "Ini artinya ada penurunan Rp 500 ribu per-bulan. Apakah gaji ini sudah sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui outsourcing,” jelasnya.

“Saya menyayangkan dengan murahnya gaji cleaning service tersebut perlu alasan yang tepat, kenapa mengalami penurunan padahal tahun sebelumnya Rp 2,7 juta per-bulan, namun kini menjadi Rp 2,2 juta. Jika nilai kontrak 2020 tidak mengalami penurunan, kenapa tahun 2021 gaji turun hingga Rp. 500.000. Apa yang membedakan antara PT PBA dan PT AHM,” paparnya.       

Musa menegaskan, apa yang dirinya sampaikan, dalam hal ini bukan mendiskreditkan perusahan outsourcing. Namun ini sebuah bentuk kritikan yang positif atas tindakan PT AHM. Padahal sudah jelas, perusahaan outsourcing mengalami keterlambatan di dalam penggajian.        

Kata dia, persoalan ini akan segera disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten, agar dinas terkait segera turun tangan mengingat ini bukan kejadian yang pertama sebelumnya PT AHM mengalami hal yang sama yaitu pada bukan maret-April 2021.   

Sementara pihak PT AHM yang enggan menyebut nama kepada wartawan mengaku bulan ini pihaknya belum bisa menanggulangi penggajian karena pihak RSUD belum memberi kepastian membayar tagihan sepeserpun       

“Betul pak, karyawan yang jadi korban. Tapi sementara kita ngasih waktu minggu ini untuk diselesaikan, Kami ingin jalur persuasif yang ditempuh,” ujar salah seorang di direksi PT AHM. (Adnin)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.