News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pro Kontra Soal Musyawarah Dugaan Pemotongan BST Covid Desa Neglasari

Pro Kontra Soal Musyawarah Dugaan Pemotongan BST Covid Desa Neglasari

(Ilustrasi) 
BAKSEL, LineNews.id - Terkait Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid di Desa Neglasari Kecamatan Cibeber, ada dugaan indikasi 501 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak mendapatkan secara penuh dana BST sebesr Rp 600 ribu itu karena diduga dipotong secara belah semangka.        

Disebutkan, isu adanya dugaan penyunatan belah semangka dana BST oleh oknum di Desa Neglasari ini karena dalih hasil kesepakatan musyawarah dengan warga, yakni disepakati di belah semangka. Dalam hal ini, Pihak politisi di Lebak menganggap ini pelanggaran namun pihak Inspektorat Lebak menganggap ini hal dilematis bagi pihak desa.           

Saat di hubungi, Kepala Cabang Kantor Pos Pembantu Kecamatan Cibeber, Juandi mengatakan bahwa proses pencairan BST di Desa Neglasari semuanya sudah di koordinasikan dengan pihak desa.        

“Saya kurang tau persis, setahu saya semuanya sudah diatur oleh pihak desa,” terang Juandi kepada wartawan, Selasa (08/06).         

Dijelaskan Juandi, bahwa pencairan dana BST di Desa Neglasari sudah memasuki tahap ke 13. “Terkait barkode KPM, setelah pencairan semuanya di kumpulkan dulu di Desa Neglasari,” jelas Juandi.        

Menanggapi ini, anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah justru menganggap musyawarah itu hanya akal-akalan oknum di desa.        

"Jadi kalau saya lihat, datanya hampir 85 persen lebih warga desa di sana sebagai penerima BST, walau program sosialnya berbeda satu sama lain. Jadi kalau ada pemotongan dengan dalih untuk pemerataan atau mengedepankan azas keadilan, itu hanya akal-akalan oknum yang berprilaku koruptif,” tuding Musa.        

 Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak ini, alasan yang selalu digunakan di hampir semua desa atau wilayah, pasti dengan dalih yang sama, yaitu azas pemerataan.        

"Ini memang modus atau pola koruptif program sosial, program bantuan langsung pada masyarakat, atau program bantuan hibah kepada masyarakat,” ungkapnya.         

Kata dia, terkait masalah ini pihaknya akan mendorong hingga ke penegakan hukum, “Untuk itu, saya mendesak Unit Tipikor Polres Lebak segera melakukan penyelidikan,” papar Musa.     

Sementara, Kepala Inspektorat Kabupaten Lebak, Nainggolan saat dimintai tanggapannya terkait ini oleh wartawan, pihaknya belum bisa bersikap karena mengaku belum survei ke lapangan.        

“Saya belum bisa komentar banyak soal ini pak. Karena belum lihat fakta lapangannya. Yang jelas, pemotongan tidak dibenarkan, akan tetapi melihat beberapa kasus yang juga terjadi di beberapa desa lainnya, saya melihat aparat desa berada dalam kondisi dilematis, ketika ada warga yang terdampak yang tidak masuk daftar penerima, sehingga biasanya aparat desa melakukan musyawarah yang melibatkan penerima dan stakeholder,” ujar Nainggolan.       

Menurut Nainggolan, itu tidak masalah selama itu diberikan kepada warga terdampak yang tidak terdaptar, asal jangan masuk kantong sendiri.      

 “Jadi, selama potongan yang sudah disepkati 100 persen dibagikan kepada penerima yang tidak terdaftar (tapi benar-benar terdampak-red) dan tidak ada yang masuk ke kantong aparat sepeser pun serta bikin Dokumen Berita Acara musyawarahnya lengkap dan sah, aparat desa diminta untuk menghentikan dan membuat usulan baru,” paparnya.         

Terpisah, Kepala Desa Neglasari Tating Sutiana, kepada wartawan membantah bahwa dirinya melakukan pemotongan. Menurutnya, bahwa pembagian BST APBN tersebut sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah. Ditambahkan, adapun terkait pembagian yang dibergiliran, kata dia, itu sudah disepakati di Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).        

“Terkait adanya pembagian yang digilir pada itu bukan hasil inisiatif kepala Desa, tapi hasil Musdesus yang di lakukan bersama Muspika, Babinmas, Babinsa TKSK, BPD, Kasepuhan dan juga tokoh masyarakat, jadi adanya perguliran yang dilakukan itu tertulis di berita acara Musdesus, karena sangat banyak yang terdampak tapi tidak mendapatkan bantuan BST," bantahnya. (Adnin/Red)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.