Rencana Bangunan Kantor DKP di Binuangeun Tuai Kritik, Masyarakat Layangkan Surat Audiensi

LEBAK, LineNews.id - Rencana pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Muara, Kecamatan Wanasalasam, Kabupaten Lebak menuai kritik. Pasalnya, pemukiman warga yang rencananya akan dijdikan lahan kantor sudah dilakukan pemagaran tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik rumah rumah.

Disebutkan, menyikapi hal itu, DPC Permahi Banten mendampingi masyarakat Kampung Nelayan Binuangeun Desa Muara untuk melakukan advokasi karena disinyalir rencana itu tidak ada keterbukaan publik.

Dalam rencana pengembangan daerah oleh Pemprov Banten tersebut, lahan yang akan di jadikan kantor DKP saat ini masih berdiri rumah-rumah warga. Karena itu, seluruh elemen masyarakat dan pemuda pemudi binuangeun yang tergabung dalam beberapa organisasi diantaranya, Permahi, Kumabi, IPPC, IP3W dan Korib menuntut pihak yang terlibat dalam rencana itu untuk berdialog. 

Sebab, area yang akan dijadikan lahan kantor DKP tidak ada informasi sebelumnya kepada warga, sehingga aktivitas warga menjadi tergangu oleh pagar tersebut.

"Pemagaran dilakukan dengan sepihak dan tanpa mengajak dialog masyarakat, dibuktikan dengan pemagaran tanpa diberikan pintu keluar sehingga menutup akses aktivitas masyarakat," kata RT setempat Nasir, mewakili masyarakat.

Ketua DPC Permahi Banten Rizki A R menjelaskan, sesuai dengan UU No 14 hahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tercantum pada pasal 2 ayat 1 bahwa, setiap informasi publik karena bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap warga negara.

"Karena sejauh ini sedang kami upayakan langkah persuasif kepada pihak pemerintah desa dan kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat," ucapnya.

Lankut Rizki, pihaknya meminta kepada DKP Provinsi Banten agar dapat berdialog dengan masyakat terkait rencana pembangunan kantor DKP. Selain itu, jangan sampai rencana pemerintah yang bertujuan mengembangkan daerah tetapi malah mengganggu aktivitas warga.

"Pun dengan pihak DKP yang bersangkutan sebagai pihak yang berkepentingan. kami melayangkan surat audiensi untuk berdialog meminta klarifikasi serta memastikan kebenaran dari rencana tersebut, karena masyarakat belum tahu terkait dasar pemagaran dan penggusuran atau relokasi rumah warga," imbuhnya.

Kata Rizki, surat audiensi yang dilayangkan pihaknya itu bertujuan agar pemerintah bisa memberikan klarifikasi dan sosialisasi yang nyata, karena area yang akan di jadikan kantor DKP tersebut melibatkan 48 Kepala keluarga dan 46 Bangunan Rumah warga yang harus direlokasi. Kata Rizki, jangan sampai proyek pemerintah itu hanya akan menyengsarakan masyarakat.

"Padahal kalau kita melihat sesuai dengan Pasal 3 huruf a UU 14 tahun 2008 tentang KIP bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," paparnya. (HR/Red).

Tidak ada komentar untuk "Rencana Bangunan Kantor DKP di Binuangeun Tuai Kritik, Masyarakat Layangkan Surat Audiensi"

CopyAMP code
CopyAMP code