Lahan Kantor Samsat Malingping Diduga Mark Up Harga

 

LEBAK, LineNews.id - Dugaan Laskar Pasundan Indonesia (LPI) terkait KUPTD Samsat Malingping terlibat dalam pengadaan lahan kantor Samsat berbutut panjang. Pasalnya, setelah dilakukan audiensi antara LPI dan mahasiswa Malingping dengan Kepala UPT Samsat Malingping yang digelar pada kamis pagi, (7/1/2021) tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Disebutkan, setelah melakukan audiensi dengan KUPTD Samsat, LPI mengaku malah mendapatkan data baru untuk melanjutkan persoalan Kepala UPT ke tingkat yang lebih tinggi. LPI menilai, bahwa pimpinan Samsat selalu berkilah saat menjawab pertanyaan mereka.

Dari data kuat yang dipegang LPI saat ini, kini pihaknya tidak akan tanggung-tanggung untuk mengusut tuntas persoalan yang menyangkut nama petinggi Samsat tersebut.

Dikatakan Ketua Umum DPP LPI Malingping Rohmat Hidayat, bahwa pihak Samsat tidak memberikan keterangan yang akurat ketika menjawab petanyaan dari peserta audiensi.

"Seolah-olah masih menyembunyikan dan tidak ada keterbukaan informasi publik terkait apa yang mereka sampaikan dalam audiensi," katanya kepada LineNews.id, kamis (07/1/2021).

Lanjut Rohmat, dengan pihak Samsat sudah membeberkan soal harga tanah yang diajukan ke Dispenda Provinsi Banten, hal itu malah memperkuat bukti LPI jika kepala Samsat itu jelas diduga terlibat dalam pengadaan lahan kantor.

"Mendapatkan penguatan bukti bahwa jelas oknum kepala UPTD samsat ini diduga terlibat dalam pengadaan lahan dan diduga didalam pengadaan tersebut dipenuhi mark up harga, karena sesuai dengan pengakuan pihak oknum KUPTD ada rilis harga yang di jelaskan," terangnya.

Kata Rohmat, karena hal itu LPI mengaku siap akan segera membawa persoalan tersebut sampai ke aparat penegak hukum.

"Kami semakin yakin untuk terus menggiring dugaan ini ke ranah yang lebih tinggi, kami siap dan kami akan melakukan hal yang menjadi tupoksi dan kewajiban kami sebagai kontrol sosial untuk lebih menggali lagi data-data di lapangan atas dasar yang kami dapatkan dari audiensi tadi," tuturnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi via sambungan telephone WhatSapp, KUPTD Samsat Malingping Samad mengatakan, bahwa dirinya hanya bertindak sebagai sekertaris pengadaan lahan. 

"Mereka hanya mempertanyakan soal SK dan kapasitas saya di pengadaan lahan kantor, sesuai dengan aturan yang tercantum di peraturan Gubernur Banten bahwa saya hanya bekerja sampai poin C," kata Samad.

Selanjutnya, saat ditanya soal harga lahan Samsat yang diduga mark up, pihaknya menyarankan agar menanyakannya ke Feasibility Study (FS). 

"Kalau itu yang mengetahui hanya pihak FS yang ditunjuk oleh pusat, dan saya tidak tahu soal itu, atau kalau mau lebih jelas silahkan tanya ke pemilik tanah," kilahnya.

Berbeda, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC), Galih menuding jika tindakan petinggi Samsat itu sudah bekerja di luar tupoksinya. 

Kata Galih, SK yang menunjukan bahwa kepala Samsat itu bertugas hanya sebatas administrasi dan tidak diperbolehkan sampai mencari lahan. Selain itu kata Galih, SK milik KUPTD dinilai janggal karena tidak memiliki label standing.

"Saya sangat menduga KUPTD ada ketrlibatan ke pengadaan lahan, kemudia dia telah mengemukakannya dan itu sudah melebihi kapastias dia, tugas SK itu hanya administrasi, tidak harus terlibat dalam pencarian lahan pembangunan kantor," paparnya.(HR/Red)

Tidak ada komentar untuk "Lahan Kantor Samsat Malingping Diduga Mark Up Harga"

CopyAMP code
CopyAMP code