News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pemerintah Resmi Larang Ormas FPI

Pemerintah Resmi Larang Ormas FPI

Mardani Ali Sera: Itu Kegagalan Pemerintah

JAKARTA, LineNews.id – Pemerintah melalui Kementrian Polhukam akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi tentang pelarangan Ormas Front Pembela Islam (FPI) dan aktivitasnya berikut penggunaan atributnya diseluruh Indonesia, keputusan pemerintah tersebut disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud Md melalui Keputusan Bersama enam kementerian, Rabu (30/12/20).    

Disebutkan, keberadaan FPI sejak 21 Juni Tahun 2019 secara dejure telah bubar sebagai Ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktifitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweepping atau razia secara pihak, provokasi dan sebagainya,” jelas Mahfud dalam keterangan persnya.      

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal Standing, kepada Aparat-aparat Pemerintahan pusat dan daerah kalo ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. terhitung hari ini” tegas Mahfud.     

Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan Bersama enam pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga, Yakni Menteri dalam Negeri. Menteri Hukum dan HAM, Menkmoinfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT.  

Dikatakan Mahfud, keputusan itu disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU112013 Tertanggal 23 Desember Tahun 2014. Menko Polhukam Mahfud Md meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatas-namakan FPI.     

"Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatas-namakan FPI tidak ada dan harus ditolak,"terang Mahfud.    

Sementara Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera seperti dilansir dari detiknews.com menilai pelarangan terhadap Ormas FPI merupakan kegagalan pemerintah dalam membina ormas.


"Upaya pelarangan atau pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalnya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa,"ungkap Mardani, Rabu sore (30/12/2020).    

Menurut Mardani, di negara demokrasi semua pihak punya hak untuk menyatakan pendapat dan punya kebebasan berkumpul dan berserikat. FPI punya hak untuk berkumpul dan berserikat," ucap Mardani.

"Pelarangan FPI bisa ditanggapi dalam koridor negara hukum dan negara demokratis,"ujar Mardani. (HR/Adek/Ratu Adnin)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.