Selain Pupuk Langka, Aturan Pertanian Bisa Picu Krisis Pangan

 

Caption : Kawasan blok pesawahan di Malingping yang tergenang banjir bandang. (18/11     

BAKSEL, LineNews.id - Kesulitan membeli pupuk pertanian karena sistemnya yang membuar ribet membuat para petani di Lebak Selatan (Baksel) mengeluh. Mereka mengaku sulit membeli pupuk untuk tanam padi di sawah, dan jika ini dibiarkan bisa memicu krisis pangan karena petani tak bisa menanam padi.       

Disebutkan, hal ini dikarenakan terhambat peraturan yang mengharuskan para petani untuk mempunyai Kartu Tani Indonesia (KTI) dldengan syarat harus terdata dalam sistem electoral Rencana Depinitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk pengalokasian jatah pupuk petani.      

Salah seorang pengamat sosial di Baksel, Nanang Jihad kepada LineNews.id menyebut peraturan sekarang justru bukan mempermudah tapi malah menyulitkan petani dan tidak mendukung sektor pertanian.

Menurut Nanang, kebijakan aturan dari pemerintah terlihat tidak memihak petani dan tidak mendukung sektor pertanian.        

"Sektor pertanian ini amat vital karena bersentuhan langsung dengan produksi pangan. Jika pasokan bahan produksi terhambat, nanti akan memicu krisis pangan," ujarnya, Rabu (18/11).          

Dikatakan Nanang, kendati aturan itu untuk menertibkan ketersediaan dan pemerataan pupuk namun hebdaknya ada upaya awal sehingga pelaku tani tidak kesulitan.       

"Ini sebenarnya ada apa, keberadaan peraturan bukannya mendukung pertanian dan para petani, malah justru menyulitkan? Para petani menjerit susah untuk membeli pupuk, seharusnya pemerintah mempermudah dan mendukung sektor pertanian,” ujarnya, Rabu malam (18/1120).  

Ungkapnya lagi jangan sampai lahirnya sistem aturan baru justru membunuh produsen beras lokal.       

"Negara kita itu kaya akan sektor pertanian, aturan tersebut jelas tidak mendukung petani dan sektor pertanian, apa memang dibuat sengaja agar kita kekurangan beras sehingga akhirnya negara kita harus selamanya impor beras terus," tandasnya.       

Badri salah seorang petani di Malingping mengaku geram karena ketika ia beli pupuk tidak diberi sedikit pun oleh distributor.      

“Aneh, ini gimana sih, saya mau beli pupuk cuma sekarung ga bisa, bahkan sekilo pun ga dikasih. Aturan macam apa ini, tidak mendukung orang kecil seperti kami,” ungkap Badri.

Pupuk Langka     

Sementara Agus Supriatna salah seorang pengusaha hasil tani di Baksel mengemukakan bahwa keberadaan pupuk sekarang memang susah didapat karena sedang langka. Dirinya juga sudah pesan ratusan ton baru dikirim belasan. "Betul bang penebusan ke disributor pun saya di RDKK 350 ton pupuk untuk 3 desa, malah baru di kirim pupuk 16 ton doang. Jadi selain pupuk susah dibeli juga karena memang langka," jelas Agus kepada LineNews.id.        

Terpisah, Koordinator Wilayah Pertanian Kecamatan Malingping menuturkan agar para petani segera mendaftar Kartu Tani, sehingga bisa masuk dalam E-RDKK, hal ini agar nanti ditahun 2021 petani tersebut dapat alokasi pupuk.     

“Masalah pupuk memang dilematis, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menjalankan saja, karena memang aturannya seperti itu. kami himbau agar para petani segera mendaftar Kartu Tani sehingga dapat terdata di e-RDKK, karena alokasi ketersediaan pupuk disesuaikan dengan data di RDKK,” papar ira. (Ratu Adnin)

Tidak ada komentar untuk "Selain Pupuk Langka, Aturan Pertanian Bisa Picu Krisis Pangan"

CopyAMP code
CopyAMP code